 |
| Rizal, Ketua HMI Cabang Sambas. |
Sambasnews.com-Formature atau Ketua Umum HMI Cabang Sambas Rizal mengatakan, Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas dan DPRD Kabupaten Sambas tidak hanya menyoroti pelayanan oleh Disdukcapil Sambas saja. Instansi seperti pelayanan di Rumah Sakit Umum (RSUD) dan Kantor Imigrasi di Sambas juga harus diingatkan untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat.
"Pemerintah Daerah kabupaten Sambas diharapkan tidak hanya fokus pada permasalahan yang baru-baru ini menjadi sorotan, pemerintah daerah dan DPRD Sambas juga diminta untuk memperhatikan Kantor Imigrasi Sambas dan mengingatkan instansi tersebut untuk memberikan pelayanan yang baik," ujar Rizal, Sabtu (8/7/2023).
RSUD menurut Rizal, yang memberikan layanan kesehatan kepada masyarakat. Demikian juga dengan pembuatan paspor di Kantor Imigrasi, jangan hanya karena viral dan ada masyarakat yang melapor katanya baru pemerintah mau bergerak.
Rizal menyebutkan, Disdukcapil Sambas salah satu instansi pemerintah yang bersentuhan langsung dengan masyarakat yang memberikan pelayanan buruk, begitu juga dengan RSUD yang ada di Kabupaten Sambas.
"Kebobrokan Disdukcapil Sambas sudah terlihat jelas dengan memberikan pelayanan yang sangat buruk terhadap masyarakat yang sudah sejak lama dibiarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas, jangan sampai ada lagi pelayanan yang buruk di Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas dan jangan sampai ada korban baru melakukan penindakan," katanya
"Maka dari itu Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas harus sering melakukan pengawasan, pembenahan dan evaluasi serta mengingatkan instansi yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, jangan hanya diwaktu kepentingan saja baru melakukan ataupun terjun langsung ke instansi yang bersangkutan," sambungnya.
Rizal menyampaikan, pemanggilan pihak Disdukcapil oleh Ketua Komisi I DPRD Sambas tidak sebatas formalitas semata.
"Seperti apa yang disampaikan oleh Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Sambas akan menyelenggarakan Raker dengan Disdukcapil Sambas yang masih belum dijadwalkan, jangan sampai hanya formalitas saja. Harus ada bukti nyata terhadap permasalahan rakyat yang saat ini terjadi, bahkan DPRD Kabupaten Sambas harus turun langsung untuk melihat dan menanyakan langsung kepada masyarakat yang berurusan di Disdukcapil saat hari kerja," tegasnya.
"Jadi dengan kunjungan langsung ke Disdukcapil Sambas pada hari kerja, anggota DPRD dapat mempertegas dan menyampaikan langsung kepada masyarakat. Agar melapor, pada saat mengetahui dan mengalami adanya pungutan liar ketika mengurus administrasi kependudukan di Disdukcapil Sambas," sambungnya.
Rizal mengungkapkan, dari beberapa informasi yang ia himpun. Tidak hanya di Disdukcapil Sambas saja diduga terjadi pungli, Kantor Imigrasi Kabupaten Sambas katanya juga diduga menggunakan jasa calo' dalam pembuatan Paspor bagi Warga Negara Indonesia (WNI) yang akan bekerja di luar negeri.
Rizal kembali menegaskan, jika hal tersebut tidak di gubris oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas maka HMI Cabang Sambas akan turun kejalan untuk menuntut perbaikan layanan kepada masyarakat.
"Mahasiswa akan selalu mengontrol setiap kebijakan yang dapat meresahkan masyarakat Kabupaten Sambas dan melakukan aksi jika hal tersebut berlanjut dan tidak di gubris oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas dan DPRD Sambas maka kami siap turun kejalan untuk menyuarakan hal tersebut," tegasnya.
