 |
| Koordinasi dan konsultasi DPRD Sambas ke BPBD Kalbar, Senin (14/09/2026). |
Pontianak - Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sambas, Lerry Kurniawan Figo mengatakan, DPRD Kabupaten Sambas melakukan koordinasi dan konsultasi ke Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kalimantan Barat dalam upaya memperkuat sinergi, kesiapsiagaan, serta penanganan bencana di Kabupaten Sambas, Senin (14/9/2026).
Koordinasi tersebut kata Wakil Ketua DPRD, menjadi bagian dari upaya DPRD Sambas memperkuat sinergi dengan pemerintah provinsi dalam menghadapi berbagai potensi bencana, khususnya kebakaran hutan dan lahan (karhutla), banjir, kekeringan, serta persoalan kebutuhan air bersih.
“Hari ini kami hadir ke BPBD Provinsi Kalbar untuk berkoordinasi, dalam rangka memperkuat sinergi dan kesiapsiagaan. Kami juga ingin memastikan dukungan regulasi, anggaran, sarana dan prasarana dalam penanggulangan bencana di Kabupaten Sambas,” ujar Lerry Kurniawan Figo, Senin.
Penanganan bencana sebut Figo sapaan akrab Lerry Kurniawan Figo, membutuhkan kolaborasi lintas sektor dan kesiapan masyarakat di wilayah rawan bencana.
"Karena itu, DPRD Sambas turut menggali berbagai langkah yang dapat dilakukan pemerintah daerah dalam memperkuat mitigasi dan respons terhadap kondisi darurat," kata Figo.
“Mitigasi dan kesiapsiagaan harus kita perkuat sejak awal. Ketika terjadi bencana, pemerintah harus bergerak sehingga dampaknya tidak meluas. Kesiapan personel, peralatan, posko, masyarakat, termasuk kebutuhan air bersih, harus dipersiapkan,” katanya.
Dalam pertemuan tersebut kata Figo, turut dibahas dukungan pemerintah pusat untuk penanganan bencana di Kalimantan Barat.
Bantuan Presiden yang disampaikan saat melakukan peninjauan langsung terhadap penanganan karhutla di Kalbar sebelumnya, dialokasikan kepada daerah berdasarkan tingkat keparahan dan dampak bencana. Kabupaten Sambas mendapat alokasi sekitar Rp15 miliar.
Figo menyampaikan, DPRD Kabupaten Sambas akan ikut mengawal agar dukungan tersebut dapat dimanfaatkan, dan didistribusikan sesuai kebutuhan penanggulangan bencana di daerah.
“Kami tentu akan ikut mengawal dukungan anggaran yang diberikan untuk daerah terdampak. Harapannya, anggaran tersebut benar-benar dapat menjawab kebutuhan di lapangan, baik untuk pengadaan peralatan, APD, sarana prasarana maupun kebutuhan penanganan pada saat kondisi darurat dan masa transisi,” katanya.
Beberapa kecamatan di Kabupaten Sambas yang menjadi perhatian dalam penanganan karhutla di antaranya Kecamatan Paloh, Sajingan Besar, Tangaran, dan Jawai.
Dalam menghadapi kemarau panjang, kesiapsiagaan juga dapat dilakukan melalui pembentukan posko gabungan penanggulangan bencana sebagai bagian dari kewaspadaan pemerintah daerah.
Selain karhutla, kebutuhan air bersih akibat kemarau juga menjadi salah satu pembahasan.
Pembangunan sumur bor dapat dilakukan, sebagai bagian dari upaya memenuhi kebutuhan air masyarakat dalam kondisi kesiapsiagaan bencana. Pengusulan bantuan peralatan penanggulangan bencana juga dapat dilakukan melalui mekanisme yang telah disediakan, dengan pengusulan disampaikan oleh kepala daerah.
Pertemuan juga membahas pentingnya kelengkapan regulasi dan dokumen penanggulangan bencana di Kabupaten Sambas. Di antaranya Kajian Risiko Bencana, Rencana Penanggulangan Bencana (RPB), serta dokumen rencana penanggulangan kedaruratan bencana. Penguatan regulasi di tingkat desa, termasuk kemungkinan penyusunan peraturan desa terkait mitigasi bencana, turut menjadi bagian dari pembahasan.
Figo menegaskan, penguatan kelembagaan dan masyarakat di tingkat desa menjadi penting karena penanganan bencana tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.
“Kita ingin masyarakat di wilayah rawan bencana memiliki kesiapsiagaan yang baik. Program Desa Tangguh Bencana harus terus diperkuat sehingga masyarakat tidak hanya menjadi penerima bantuan, tetapi juga memiliki kemampuan untuk melakukan mitigasi dan respons awal ketika terjadi bencana,” katanya.
Dalam koordinasi tersebut, BPBD Kalbar juga menyampaikan pentingnya dukungan DPRD terhadap penguatan anggaran penanggulangan bencana di daerah. Dukungan anggaran dinilai diperlukan untuk memastikan ketersediaan peralatan, sarana prasarana, pembinaan, serta kesiapan menghadapi kondisi darurat.
“Penanggulangan bencana membutuhkan kesiapan bersama. DPRD Sambas akan terus mendorong penguatan anggaran dan regulasi. Agar pemerintah daerah memiliki kemampuan yang memadai dalam melakukan pencegahan, kesiapsiagaan, tanggap darurat hingga rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana,” katanya.
