 |
| Uray Farida dari fraksi Golkar saat menyampaikan pandangan umum Fraksi Golkar, Rabu (9/9/2026). |
Sambas - Fraksi Golkar DPRD Sambas dalam pandangan umum fraksi terhadap Raperda APBD perubahan Kabupaten Sambas tahun 2026, memberikan berbagai catatan salah satunya adalah identifikasi dan ekstensifikasi PAD secara terukur.
"Fraksi Golkar memberikan apresiasi kepada seluruh jajaran tim anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang telah menyusun nota keuangan P-APBD TA 2026," ujar Uray Farida, penyampai pandangan umum fraksi Partai Golkar DPRD Sambas, Rabu (9/9/2026).
Uray Farida menyebutkan, dengan mempertimbangkan kewajiban-kewajiban yang digariskan Pemerintah Pusat, kebutuhan daerah yang bersifat mengikat dan mendesak, serta azas efesiensi dan efektivitas penganggaran.
"Fraksi Partai Golkar menyusun dan menyampaikan pandangan umum, catatan pelaksanaan identifikasi dan ekstensifikasi PAD secara terukur," katanya.
Uray Farida menjelaskan, terhadap penyesuaian target pendapatan tersebut, Fraksi Partai Golkar mengapresiasi proyeksi kenaikan pendapatan.
"Namun demikian, Pemerintah Daerah dituntut untuk tidak berpuas diri dengan bergantung pada penyesuaian dana transfer dari Pemerintah Pusat maupun transfer antar daerah semata," kata Uray Farida.
"Eksekutif harus memprioritaskan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui intensifikasi dan ekstensifikasi tata kelola retribusi serta pajak daerah secara rasional, terukur, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik," sambungnya. Fraksi Golkar meminta penjelasan atas angka kenaikan target pendapatan daerah sebesar RP1,93 Triliunan (naik 4,84 persen).
"Sayangnya tidak disebutkan pendapatan bersumber dari mana, rincikan berapa besar dana yang bersumber dari optimasi PAD dan berapa yang bersumber dari penyesuaian dana transfer pusat atau daerah," katanya.
Fraksi Golkar tegas Uray Farida menekankan pentingnya pengawasan terhadap potensi kebocoran pendapatan.
"Mengingat proyeksi pendapatan dihitung berdasarkan evaluasi kinerja dan realisasi semester I tahun anggaran 2026, Fraksi Partai Golkar menekankan pentingnya pengawasan terpadu terhadap potensi kebocoran pendapatan sektor riil agar target Rp1,93 Triliunan dapat terealisasi secara mutlak di akhir tahun anggaran," katanya.
