 |
| Penyerahan pandangan umum Fraksi PKS kepada Ketua DPRD Sambas oleh Rudi anggota Fraksi PKS DPRD Kabupaten Sambas. |
Sambas - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera berpandangan bahwa efisiensi jangan hanya dimaknai sebagai mengurangi atau menggeser anggaran.
Demikian dikatakan oleh juru bicara Fraksi PKS, Rudi, saat membacakan pandangan Fraksi PKS DPRD Kabupaten Sambas, menanggapi penjelasan Bupati Sambas atas Ranperda APBD perubahan tahun 2026, di ruang sidang utama DPRD Sambas, Rabu (9/9/2026).
"Efisiensi harus memastikan setiap rupiah APBD benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat," ujar Rudi.
Ridi mengemukakan, dari sisi pendapatan, Pemerintah Daerah menargetkan Pendapatan Daerah dalam perubahan APBD 2026 sebesar RP1,93 triliun, meningkat 4,84 persen dari target sebelumnya sebesar RP1,84 TRILIUN.
"Fraksi PKS tentu menyambut baik adanya peningkatan target tersebut. Namun, peningkatan target harus dibarengi dengan strategi dan langkah konkret, khususnya dalam menggali potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD)," kata Rudi.
"Jangan sampai target pendapatan hanya terlihat baik di atas kertas, tetapi realisasinya kembali tidak optimal," sambung Rudi.
Fraksi PKS sebut Rudi, mendorong Pemerintah Daerah untuk terus melakukan inovasi dalam peningkatan PAD.
"Memperbaiki sistem pemungutan, memperkuat pengawasan, serta mengoptimalkan potensi daerah yang selama ini belum tergarap secara maksimal," kata Rudi.
Terhadap belanja daerah yang mencapai Rp 1,96 triliun, Fraksi PKS meminta agar kenaikan belanja benar-benar diarahkan pada program yang prioritas, menyentuh kebutuhan masyarakat, dan memiliki dampak yang jelas terhadap pembangunan daerah.
"Kami tidak ingin perubahan APBD hanya menjadi ruang untuk menambah atau menggeser kegiatan," kata Rudi. "Yang lebih penting adalah, memastikan bahwa anggaran yang tersedia mampu menjawab persoalan masyarakat
Kabupaten Sambas. Baik di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pelayanan publik, pemberdayaan ekonomi masyarakat maupun kebutuhan dasar lainnya," katanya.
