Fraksi Partai Nasdem Berikan Catatan Terhadap Raperda APBD 2027

Editor: Redaksi
H As'an, anggota Fraksi Partai Nasdem DPRD Sambas


Sambas - Rancangan Peraturan Daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Sambas tahun anggaran 2027, mendapatkan catatan dari Fraksi Partai Nasdem DPRD Kabupaten Sambas.

Catatan tersebut disampaikan oleh juru bicara Fraksi Partai Nasdem, H As'an, saat menyampaikan pandangan umum fraksi atas dua Raperda Kabupaten Sambas di ruang sidang utama DPRD Kabupaten Sambas, Selasa (27/10/2026). 

H As'an mengatakan, Fraksi Partai Nasdem mencermati penjelasan pemerintah Kabupaten Sambas mengenai pendapatan daerah tahun anggaran 2027 direncanakan sebesar Rp1,85 triliun, sedangkan belanja daerah sebesar Rp1,72 triliun. 

"Kondisi ini menunjukkan pentingnya pengelolaan keuangan daerah secara cermat, efektif, efisien, dan bertanggung jawab," ujar H As'an, Selasa (27/10/2026).

Fraksi Partai Nasdem berharap agar pemerintah daerah terus memaksimalkan pencapaian target pendapatan asli daerah, melalui pengembangan potensi ekonomi lokal, dan peningkatan tata kelola pendapatan daerah.

"Dalam hal belanja daerah, kami memberi catatan agar program pembangunan diprioritaskan berdasarkan kebutuhan masyarakat, terutama pada sektor infrastruktur, pendidikan, kesehatan, pertanian, perikanan, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat yang dapat dirasakan," kata H As'an.

"Fraksi partai nasdem tetap memberikan catatan, agar pelaksanaan APBD tahun anggaran 2027 memperhatikan pemerataan pembangunan di seluruh kecamatan dan desa, serta mengedepankan transparansi dan akuntabilitas, sehingga anggaran yang digunakan benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat," sambung H As'an.

Sementara terhadap Raperda tentang perubahan atas peraturan daerah kabupaten sambas nomor 6 tahun 2015 tentang penyelenggaraan pemilihan kepala desa.

Fraksi Partai Nasdem memandang bahwa penyempurnaan peraturan daerah tentang penyelenggaraan pemilihan kepala desa, merupakan langkah penting untuk menyesuaikan regulasi daerah dengan perkembangan peraturan perundang-undangan.

"Fraksi Partai Nasdem tetap mengingatkan agar perubahan peraturan ini dapat memberikan kepastian hukum, memperjelas mekanisme penyelenggaraan pemilihan kepala desa, serta menjamin pelaksanaan demokrasi di tingkat desa secara jujur, adil, transparan, dan bertanggung jawab, sehingga dapat diterima oleh semua pihak," papar H As'an.

Selain itu lanjutnya, pemerintah daerah perlu memastikan kesiapan pelaksanaan, koordinasi antarpihak terkait, serta langkah-langkah pencegahan potensi konflik supaya penyelenggaraan pemilihan kepala desa berjalan tertib dan tetap menjaga rasa masyarakat.

"Fraksi Partai Nasdem juga berharap regulasi yang dihasilkan mampu mendorong terwujudnya pemerintahan desa yang profesional, transparan, dan berorientasi pada pelayanan serta kesejahteraan masyarakat," katanya.

Share:
Komentar

Berita Terkini