 |
| Ketua komisi I dan II DPRD kabupaten Sambas saat RDP bersama agen gas elpiji subsidi tiga kilogram di Sambas |
Sambasnews.com (SAMBAS)-Komisi I dan II DPRD kabupaten Sambas menggelar rapat dengar pendapat, dengan sejumlah agen gas elpiji yang beroperasi di kabupaten Sambas, Jumat. Kegiatan yang digelar diruang sidang utama DPRD, dihadiri oleh Kepala Dinas koperasi UMKM perindustrian dan perdagangan, serta Dinas Pelayanan Perizinan Terpadu.
Ketua Komisi II DPRD kabupaten Sambas, Ahmad Hafsak Setiawan mengatakan pihaknya telah menggelar rapat dengar pendapat (RDP) bersama penyalur dan agen gas elpiji tiga kilogram.
Disebutkan jika RDP sebagai tindak lanjut dari kunjungan kerja ke lapangan oleh Komisi II, yang melakukan kunjungan ke Tebas dan Pemangkat beberapa waktu yang lalu. Juga melakukan terhadap sejumlah pangkalan di dua kecamatan tersebut.
"Ya, kita juga menemukan pendistribusian di tingkat lapangan ada permasalahan, dimana ada kelangkaan elpiji tiga kilogram di masyarakat. Kemarin juga ada kesepakatan antara agen bersama Pemda tentang penerbitan kartu untuk masyarakat prasejahtera.
Dan juga untuk penertiban izin-izin di pangkalan," ujar Ahmad Hapsak Setiawan.
Ia menegaskan jika izin-izin di pangkalan, sekarang wajib untuk memperbarui izin dengan sistem Online Single Submision (OSS).
"Dimana sekarang wajib setiap agen untuk memperbaiki izin secara online, namun ada beberapa agen yang mengeluhkan keberatan tentang pembaharun izin ini," tuturnya.
Dalam hal ini komisi II DPRD Kabupaten Sambas, sangat mengapresiasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah khususnya Diskumindag Kabupaten Sambas yang telah melakukan penerbitan kartu dan izin-izin untuk tingkat pangkalan.
"Ini menjadi sebuah langkah untuk mempertegas distribusi di tingkat pangkalan, sehingga masyarakat dengan punya kartu dapat menerima gas dengan tidak mengantri lagi dan tepat sasaran," ungkapnya.
"Bahkan ada indikasi dimana pangkalan tidak menjual seluruhnya kepada masyarakat yang membutuhkan namun sebagian disimpan untuk dijual ke tingkat warung, itu yang menjadi tumpuan kita dilapangan sehingga dengan terbitnya kartu ini akan tertata distribusi mengenai pendistribusian kepada yang membutuhkan dan usaha kecil yang menengah," ujarnya
Sebenarnya ditambahkan Legislator PPP ini pada pertemuan diruang Sekda semua agen telah setuju untuk penerbitan kartu dibebankan kepada CSR perusahaan.
"Karena jika menggunakan anggaran pemerintah sekarang sudah tidak terkejar lagi karena pembahasan anggaran sudah selesai, penerbitan kartu ini dinilai tepat untuk mengatasi kelangkaan elpiji tabung melon apalagi untuk menghadapi lebaran tentu permintaan gas akan melonjak.
Tentu kita akan mencarikan solusi agar kartu ini bisa terbit dan agen merasa tidak keberatan," terang Hapsak.
