 |
Sambasnews.com (SAMBAS)- Sejumlah Fraksi di DPRD Kabupaten Sambas, memberikan apresiasi kepada Pemkab Sambas yang mendapatkan opini WTP dari BPK RI atas laporan keuangan APBD tahun anggaran 2019.
Meski demikian, sejumlah rekomendasi dan perbaikan harus dilakukan untuk tahun selanjutnya.
Apresiasi disampaikan fraksi saat Pandangan Umum DPRD Kabupaten Sambas atas laporan pertanggungjawaban APBD TA 2019, Kamis (16/7) yang dipimpin Ketua dan Wakil Ketua DPRD dan dihadiri Wakil Bupati serta Sekda Kabupaten Sambas.
Fraksi Gerindra misalnya, disampaikan H Anno. Mengapresiasi pencapaian WTP yang diperoleh Pemkab Sambas. Diharapkan ini menjadi hal baik dalam penggunaan keuangan daerah.
Fraksi Golkar, juga menyampaikan pendapat sama. Hanya saja, partai berlambang pohon beringin ini berharap ada upaya perbaikan dari sejumlah kekuarangan yang itu diantaranya menjadi beberapa poin rekomendasi dari BPK RI perwakilan Kalbar.
“Ada sejumlah rekomendasi dari BPK RI terkait dengan WTP. Masih ada sejumlah rekomendasi yang perlu dilakukan perbaikan. Sehingga ke depannya perlu kecermatandalam perencanaan, pengelolaan sampai dengan penggunaan dan pelaporan harus dilakukan sebaik mungkin,” kata Juru Bicara Fraksi Golkar DPRD Kabupaten Sambas, Prantika.
Golkar melihat, masih ada kelemahan yang itu harus segera diperbaiki. Lantaran ini pengaruhnya terhadap keuangan daerah, sehingga adanya opini WTP bisa mejadikan motivasi dalam berkomitmen untuk lebih baik ke depannya.
Sedangkan Fraksi Nasdem, seperti disampaikan oleh juru bicaranya, Thohir. Perolehan WTP tak membuat puas diri, namun menjadi semangat untuk terus lebih baik ke depannya.
Nasdem juga menyampaikan hal lain. Diantaranya perlu data terpadu yang dilihatnya sampai saat ini belum valid. Kondisi ini, terkadang membuat penyaluran bantuan sosial kurang tepat sasaran.
Begitu juga dengan perbaikan sejumlah jalan yang sampai saat ini perlu disentuh pembangunan. Nasdem juga mempertanyakan terkait dengan adanya keluhan dari masyarakat mengenai pelayanan di Disdukcapil serta pelayanan di Pos Pelayanan Terpadu satu pintu.
“Pelayanan kepada masyarakat harus efektif dan efisien. Misalnya di pelayanan terpadu satu pintu, tapi sampai hari ini masih berpintu-pintu,” ungkap Thohir.
