Belum Terima Insentif 3 Bulan, Nakes Mengadu Ke Anggota DPRD

Editor: Redaksi

 

Erwin Johana

Sambasnews.com (SAMBAS)-Sekretaris Komisi II DPRD Kabupaten Sambas, Erwin Johana mengungkapkan jika dirinya telah menerima pengaduan dari beberapa tenaga kesehatan, terkait pembayaran insentif tenaga kesehatan tersebut.

"Beberapa hari lalu, beberapa tenaga kesehatan honorer mengadu kepada saya bahwa mereka belum menerima hak atas insentif selama tiga bulan," ujar Erwin Johana, Senin.

Erwin menyebutkan jika hal ini harus segera dicarikan solusinya, apalagi di masa pandemi, para tenaga kesehatan dengan status apapun adalah andalan untuk melaksanakan program-program pencegahan penyebaran covid-19 dan pelayanan publik.

"Setahu saya jika di kalkulasikan dibutuhkan anggaran sekitar 1 milyar lebih untuk mengatasi hal tersebut, saya kira ini tidak terlalu menjadi persoalan," tutur Erwin.

Karenanya kata Erwin, dia meminta agar pemerintah daerah segera memberikan insentif para honorer tersebut.

"Kita meminta Pemda segera membayar honor atau gaji tenaga kesehatan yang statusnya tenaga honorer, kasian mereka bekerja membantu pemerintah, tapi pemerintah sendiri kurang memperhatikan kesejahteraan mereka," katanya.

Sementara itu Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sambas, dr Fattah Maryunani mengatakan, memang terdapat honorer bidang kesehatan yang saat ini belum mendapat insentif mereka.

"Iya kita sudah lakukan pengecekan atas kondisi tersebut," ungkap dr Fattah.

Pihaknya kata Kepala Dinas sudah melakukan upaya agar para honorer ini bisa segera mendapatkan insentif mereka. 

"Menurut Sub bagian Sunram, dana untuk insentif tersebut baru masuk," ungkap dr Fattah.

dr Fattah juga mengatakan dalam waktu dekat para tenaga honorer akan segera memperoleh insentif mereka.

"InshaAllah minggu depan mereka sudah bisa gajian, tapi kita belum tahu apakah bisa full atau setengahnya dulu," pungkasnya.

Tokoh pemuda kabupaten Sambas,  Jepriadi berharap agar kondisi tersebut bisa segera diatasi dan tidak menjadi kebiasaan.

"Artinya tidak berulang, karena meskipun honorer mereka bekerja untuk masyarakat dan pemerintah, dan memiliki kebutuhan untuk dipenuhi," tegasnya.

Jepriadi juga meminta agar pemerintah daerah mengambil langkah untuk mengetahui apa yang menyebabkan permasalahan tersebut.

"Tentu ada persoalan yang menyebabkan ini terjadi, kita mempercayai pemerintah tidak akan membuat para honorer terkatung-katung, bisa jadi ini ada persoalan di wilayah lain, bukannya di dinas kesehatan," jelasnya.

Perhatian kata dia tak hanya terarah pada pemerintah daerah saja, akan tetapi DPRD yang juga terlibat dalam hal penganggaran mesti dimintai upaya dan solusinya.

"Pokok persoalannya tak hanya di dinas saja, karena kita bicara anggaran, jadi ini adalah tanggung jawab bersama, pemerintah daerah selaku eksekutif dan DPRD Kabupaten Sambas sebagai legislatif, saya kira demikian," pungkasnya.

Share:
Komentar

Berita Terkini