Ketua DPRD kabupaten Sambas H Abu Bakar mendampingi Bupati Sambas menerima piagam penghargaan atas raihan opini WTP tiga kali berturut-turut |
Sambasnews.com (SAMBAS)-Bupati Sambas, H Satono S Sos I MH menerima piagam dari Pemerintah Republik Indonesia yang ditanda tangani langsung Menteri Keuangan Republik Indonesia, Sri Mulyani.
Penyerahan Piagam diserahkan langsung Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaraan Kalimantan Barat, Imik Eko Putro kepada Bupati Sambas, disaksikan Ketua DPRD Kab Sambas, Sekda Kab Sambas, Kepala Bakeuda Kab Sambas, Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Kab Sambas, Kadis PUPR dan jajaran KPN Singkawang di Ruang Rapat Bupati Sambas, Selasa (26/10).
Momentum penyerahan itu, Kakanwil Ditjen Perbendaraan Kalimantan Barat Imik Eko Putro memberikan beberapa motivasi kepada Bupati Sambas dan jajaran terkait kiat-kiat mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian yang telah diraih Pemda Kabupaten Sambas tiga tahun berturut-turut sejak 2018, 2019 dan 2020.
Ketua DPRD Kabupaten Sambas, H Abu Bakar SPd I, mengatakan, siap mendukung Pemerintah Kabupaten Sambas mempertahankan raihan Opini WTP yang diterima pemerintah kabupaten Sambas.
"Kami dari legislatif, juga berkepentingan dengan raihan WTP ini. Tentunya ini sebagai bentuk sinergitas dan harmonisasi antara pihak eksekutif dan legislatif Pemerintahan Kabupaten Sambas. Dan Opini WTP harus kita dukung agar seterusnya Kabupaten Sambas dapat mempertahankannya," ujar Ketua DPRD.
Legislator Partai Gerindra ini mengatakan, tugas mempertahankan WTP sekarang ini adalah tanggung jawab bersama.
Kedepannya, kata H Abu Bakar, raihan WTP didapat dengan peningkatan kualitas.
"Saya yakin, Bupati Sambas dan jajarannya sudah mempersiapkan upaya-upaya strategis dalam mempertahankan raihan WTP ini. Dan insyaa Allah kedepannya, tidak hanya mempertahankan, kita dukung juga peningkatan kualitas raihan Opini WTPnya," tegas Ketua DPRD.
Sebagai Mitra Pemerintah Daerah, DPRD Kabupaten Sambas ungkap H Abu Bakar, siap mengawal dan mendampingi Pemda Kabupaten Sambas menindaklanjuti catatan atau rekomendasi hasil dari pemeriksaan BPK.
Menurut dia, menindaklanjuti dengan baik apa yang menjadi catatan atau rekomendasi BPK atas Laporan Hasil Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Pemda Kabupaten Sambas, menjadi prioritas dan urgen.
"Semakin kedepannya, raihan WTP Pemda Kab Sambas kita dukung dan kita dorong untuk tetap WTP dengan semakin berkurangnya catatan-catatan atau rekomendasi yang diperoleh," harap Ketua DPRD.