 |
| H Suryadi, Ketua Bapemperda DPRD Sambas (kiri) |
Sambas - Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kabupaten Sambas, melaksanakan konsultasi Pra-pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sambas ke Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Kalimantan Barat, Kamis (30/7/2026).
Ketua Bapemperda DPRD Kabupaten Sambas, H Suryadi mengatakan, ia bersama anggota Bapemperda DPRD Kabupaten Sambas berkonsultasi terkait penataan ruang di Kabupaten Sambas.
"Kegiatan ini merupakan bagian dari tahapan sinkronisasi, materi muatan Rancangan Peraturan Daerah RTRW agar selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku," ujar Suryadi, di hubungi di Pontianak.
Konsultasi ini juga katanya, sekaligus memastikan arah penataan ruang Kabupaten Sambas yang mampu menjawab kebutuhan pembangunan daerah secara berkelanjutan.
"Dalam konsultasi tersebut, juga disampaikan berbagai aspek teknis mengenai penyusunan RTRW dikaji secara mendalam, mulai dari kesesuaian substansi, sinkronisasi dengan kebijakan tata ruang nasional dan provinsi, hingga penyempurnaan materi yang akan menjadi dasar penyusunan regulasi daerah," katanya.
Menurut Suryadi, kegiatan ini merupakan langkah penting untuk menghasilkan regulasi yang berkualitas dan dapat menjadi pedoman pembangunan Kabupaten Sambas di masa mendatang.
"Ranperda RTRW merupakan dokumen strategis yang akan menjadi arah pembangunan daerah dalam jangka panjang. Karena itu, setiap substansi harus disusun secara cermat, selaras dengan regulasi yang lebih tinggi, serta mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat dan pembangunan daerah." kata Suryadi
Melalui konsultasi tersebut katanya, diperoleh berbagai masukan konstruktif dari Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Barat.
"Masukan tersebut menjadi bahan penyempurnaan agar Ranperda RTRW Kabupaten Sambas memiliki kepastian hukum, implementatif, dan mampu mendukung pembangunan yang tertata, berkelanjutan, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat," katanya.
