 |
| Ferdinan Syolihin wakil ketua DPRD kabupaten Sambas |
Sambasnews.com (SAMBAS)- Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sambas, Ferdinan Syolihin mengatakan mengantisipasi lonjakan kepulangan Pekerja Migran Indonesia (PMI) di PLBN Aruk, Pemerintah Sambas perlu mempersiapkan ribuan alat rapid test.
Menurut Ferdinan, kepulangan para Tenaga kerja migran melalui PLBN Aruk dalam beberapa pekan kedepan akan segera memuncak.
"Kepulangan PMI akan semakin tinggi, tak hanya lewat jalur PLBN Aruk, namun juga melalui jalur tikus dan lainnya, meskipun pemerintah Malaysia sampai saat ini masih menerapkan kebijakan Perintah Kawalan Pergerakan (PKP) atau Movement Control Order (MCO) sejak tanggal 18 Maret 2020 yang lalu, namun ini akan berakhir pada 28 April mendatang, sehingga kepulangan para PMI akan semakin mudah dan kita belum mengetahui persis berapa puluh ribu PMI yang bekerja di sana, baik itu yang resmi maupun non prosedural," ujar Ferdinan.
Karena itu kata, wakil ketua DPRD menegaskan beberapa langkah penting mesti dilakukan. Seperti memastikan angka jumlah warga Indonesia di Serawak yang akan pulang ke Indonesia melalui PLBN Aruk atau jalur lainnya yang melewati kabupaten sambas.
"Jumlah tersebut sangat penting agar upaya dan penanganan bisa ditentukan dalam hal mencegah penyebaran virus covid-19," tuturnya.
Dikemukakan diantara kebutuhan paling penting yaitu menyiapkan puluhan ribu alat rapid test.
"Ini digunakan bagi seluruh pelintas di PLBN Aruk dan jalur lain, kemudian ODP yang ada di Kabupaten Sambas hingga warga yang lanjut usia, di desa-desa," sebut Ferdinan.
Berbagai bantuan yang disampaikan oleh pihak lain secara swadaya kepada Pemkab Sambas, serta dana CSR dan lainnya yang disalurkan melalui Pemda Sambas juga mesti dibedakan dengan bantuan yang bersumber dari APBD Sambas.
"Kita sangat apresiasi dan terima kasih dukungan dari kelompok, komunitas dan semua pihak yang berswadaya bersama menangani covid 19. Namun Pemerintah Daerah harus tampil paling depan dan bantuan ini mesti di bedakan, yang mana dari pihak swasta, pemprov, dan mana bantuan yang bersumber dari APBD Sambas," jelasnya.
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sambas, dr Fatah Maryuniani mengatakan saat ini pihaknya kekurangan alat untuk melakukan Rapid Test, Kamis (23/4/2020).
Dijelaskan Fattah, dirinya sudah meminta kepada Dinas Kesehatan provinsi alat untuk Rapid Test. Hanya saja alat tersebut datang dalam jumlah terbatas.
"Kesiapan kita saat ini yang agak kesusahan Rapid Test nya, karena masih terbatas sekali. Karena kita ngajukan 2.000 ke dinas provinsi datangnya cuma 80," ujarnya.
Selain itu ungkap dia, mereka juga sudah memesan alat Rapid Test kepada penyedia alat tersebut. Hanya saja, alat Rapid Test yang ada harganya cukup mahal untuk setiap pcs-nya.
"Terus kita lagi pesen juga mudah-mudahan Minggu ini datang, tapi itulah mahal sekali 1 pcs Rp 500 ribu, jadi sekali periksa itu costnya Rp 500 ribu," katanya.
Kata Fattah, karena itu mereka tidak bisa melakukan pemeriksaan secara jor-joran ataupun dalam jumlah banyak. Hal ini lantaran karena ketidaktersediaan alat Rapid Test.
Padahal saat ini ungkap Fattah, Sambas kemungkinan akan menerima lonjakan arus mudik ribuan Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang ada di luar negeri.
"Jadi kita ya nggak bisa jor-joran. Jadi kita harus lebih selektif, tadinya kalau memang kita nau bagus memang setiap orang yang masuk ke Sambas itu kita tes, tapi kan itu nggak mungkin karena barangnya terbatas," kata dia.
"Jadi untuk mengantisipasi kita lakukan juga pemeriksaan biasa, dan untuk yang dari zona merah seperti Jawa kita prioritaskan dan kita usahakan untuk Rapid Test. Kita setiap saat Koordinasi ke provinsi untuk stok Rapid Test disana," tutupnya.
Namun demikian, ia bersyukur karena saat ini untuk kebutuhan APD Kabupaten Sambas pelan-pelan terpenuhi karena banyak donasi dan sumbangan dari berbagai pihak.
