 |
| Suasana waterfront setelah adanya proyek pembangunan beberapa tahun terakhir. |
Sambas - Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Sambas, Muhammad Farhan, mengatakan mandeknya proyek waterfront di Kabupaten Sambas tidak lagi bisa dipandang sebagai isu lokal.
Proyek strategis yang berada di wilayah perbatasan langsung dengan Malaysia itu dinilai telah menyentuh persoalan kredibilitas Indonesia di mata regional dan internasional.
"Keterlambatan berkepanjangan proyek tersebut, berpotensi menimbulkan kesan negatif terhadap keseriusan negara dalam membangun kawasan perbatasan," ujar Muhammad Farhan, Senin (12/1/2026).
Waterfront Sambas menurut Farhan sapaan akrabnya, berada pada simpul geopolitik, ekonomi, dan mobilitas lintas negara.
"Ketika proyek ini terbengkalai, yang dipertanyakan bukan hanya kinerja daerah, tetapi wibawa negara,” katanya.
"Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebelumnya telah menyampaikan komitmen untuk melanjutkan proyek dan menargetkan penyelesaian pada 2027. Namun memasuki awal 2026, minimnya transparansi progres justru memperlebar jarak antara janji dan realisasi," sambungnya.
Farhan mengungkapkan, di banyak negara, kawasan waterfront perbatasan difungsikan sebagai etalase nasional, ikon pariwisata, simpul investasi, dan simbol tata kelola ruang publik modern. “Kita ketahui bersama kawasan ASEAN, riverfront menjadi wajah negara. Ketika di Sambas proyek ini berlarut, pesan yang terbaca keluar negeri sederhana tapi berbahaya, Indonesia lamban menyelesaikan komitmennya,” kata Farhan.
HMI Sambas kata Farhan, menilai kondisi tersebut berisiko melemahkan posisi Indonesia dalam persaingan kawasan, terutama pada pengembangan pariwisata lintas batas, arus investasi regional, serta diplomasi budaya berbasis sungai.
“Ini bukan lagi soal beton dan lanskap. Ini soal kepercayaan,” katanya.
HMI tegas Farhan, mendesak pemerintah pusat dan daerah untuk menjadikan waterfront Sambas sebagai prioritas strategis, dengan peta jalan yang jelas, tengat waktu terukur, dan laporan progres yang terbuka ke publik.
"Kami mengajak masyarakat sipil, akademisi, dan media untuk mengangkat isu ini ke forum yang lebih luas, termasuk diskursus pembangunan perbatasan dan infrastruktur berkelanjutan. HMI menuntut pembuktian, bukan pengulangan janji,” katanya.
