 |
| Erwin Johana |
Sambasnews.com (SAMBAS)- Menyikapi pergeseran anggaran APBD Kabupaten Sambas yang telah dilakukan beberapa waktu lalu, serta masih dilakukannya penyesuaian anggaran kembali sesuai surat yang dikeluarkan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Sambas, nomor 910/147/BKD-C/2020.
Sekretaris Komisi II DPRD Kabupaten Sambas Erwin Johana,
menegaskan penting dilakukan program ketahanan pangan.
Erwin mengatakan, meskipun memang pergeseran dan penyesuaian anggaran demi pemenuhan kebutuhan penanganan covid-19 di Kabupaten Sambas. Namun terdapat program pembangunan lainnya yang tidak boleh untuk dihentikan yaitu program ketahanan pangan.
"Kondisi pandemi memang membuat kita semua mengencangkan ikat pinggang, dan secara ketat membatasi aktifitas termasuk itu kegiatan produktif seperti bekerja dan lain-lain," ujar Erwin.
Pemerintah Kabupaten Sambas sebut Erwin, dalam hal ini telah menginstruksikan untuk menghentikan banyak kegiatan pembangunan, dikarenakan dana-dana tersebut akan dicadangkan untuk penanganan covid-19.
"Akan tetapi, kita meminta agar program ketahanan pangan harus tetap berjalan," kata Erwin.
Pentingnya program ketahanan pangan kata Erwin, dikarenakan dalam menghadapi masa sulit pandemi corona, kebutuhan pangan mesti tetap tersedia.
"Terbukti beras petani Sambas banyak dibeli oleh pihak luar untuk dipergunakan sebagai sembako bantuan bagi masyarakat terdampak covid-19, jika program ketahanan pangan dihentikan. Ini tidak hanya membuat hasil pertanian menurun dan petani kehilangan pendapatan, akan tetapi juga akan sangat berpengaruh pada stok pangan daerah," tegasnya.
Program ketahanan pangan ini kata Erwin diantaranya Pengembangan Ketersediaan dan Penanganan Rawan Pangan, Pengembangan Sistem Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan,
Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Keamanan Pangan, dan Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Badan Ketahanan Pangan.
"Saat kita tidak memiliki stok pangan yang mencukupi pada saat pandemi, maka ini akan sangat fatal," ingat dia.
Selain itu, Erwin juga mengatakan Pemda Sambas harus membuka transparansi penggunaan anggaran untuk penanganan covid-19.
"Sejauh ini kita belum melihat adanya itikad tersebut, hal ini sangat penting untuk dilakukan mengingat penggunaan anggaran yang besar mesti jelas untuk apa peruntukannya, kami tidak tahu sudah sejauh mana anggaran yang pada penyesuaian pertama kemarin digunakan, namun sekarang ternyata mau dilakukan rasionalisasi lagi, yang kemarin sudah habis atau bagaimana itu DPRD tidak tahu," tekannya.
Erwin berharap Pemerintah Kabupaten Sambas bisa mengambil kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan serta kondisi terkini.
"Saya menyarankan agar pemda memprioritaskan program ketahanan pangan daerah, kemudian mulai membelanjakan anggaran yang ada untuk deteksi dini covid-19 seperti rapid test," tegas Erwin.
