 |
| Penempelan stiker PKH oleh Bupati Sambas di desa Tengguli |
Sambasnews.com (SAMBAS)- Bupati Sambas, Atbah Romin Suhaili mengatakan, memang keberadaan labelisasi atau pemasangan stiker penerima manfaat program kemensos, langkah baik yang perlu mendapat dukungan semua pihak.
Bupati mengajak semua komponen desa, berkomitmen menghadirkan data yang valid dan bisa dipertanggungjawabkan.
Ajakan tersebut disampaikan oleh Bupati, dalam pemasangan label Rumah Penerima Program Keluarga Harapan atau PKH di Desa Tengguli, Rabu.
"Dengan adanya pemasangan stiker ini, kita harapkan, data kita semakin baik validasinya, kualitasnya. Data warga yang berhak menerima program bantuan kita harapkan semakin jelas. Masyarakat bisa mengaksesnya. Satu diantaranya dengan melihat stiker yang nantinya terpasang di setiap rumah penerima manfaat," ujar Bupati.
Atbah mengajak warga atau masyarakat yang sudah merasa tidak layak lagi menerima program bantuan, dapat melapor ke pihak desa. Desa juga diingatkan oleh Bupati harus semangat melakukan pembaharuan data.
"Mari kita hadirkan data-data yang baik, data yang bisa dipertanggung jawabkan kebenarannya. Yang terpenting, semua warga yang layak menerima bantuan, harus terdata. Jangan sampai ada yang terlewatkan," tegas Bupati.
Kepala Desa Tengguli, Daud mengungkapkan, stiker tersebut memuat tulisan prasejahtera atau penerima bantuan sosial. Pada bagian bawah terdapat tulisan jenis bantuan yang diterima, diantaranya, PKH, Bantuan Pangan Non Tunai, Kartu Indonesia Sehat, serta Kartu Indonesia Pintar dan beberapa jenis bantuanya lainnya.
Bahkan terdapat tulisan, untuk tidak melepas stiker tersebut.
"Jika ada yang melepas, itu bisa diartikan mengundurkan diri dari program penerima manfaat," ungkap Daud.
Penempelan stiker itu lanjut Daud, bukan sembarangan. Disebutkan, agenda itu merupakan instruksi dari kementerian sosial.
"Ini merupakan arahan dari pusat, yakni kementerian sosial," katanya.
Stiker menurut Kades ditempel ditiap rumah penerima PKH, baik ditempel di tembok, pintu, kaca rumah atau yang bisa terlihat dengan mudah oleh masyarakat umum.
"Tujuannya agar distribusi dana bantuan yang berasal dari pemerintah itu tepat sasaran. Masyarakat umum bisa melihat, siapa-siapa penerima manfaat," jelas Daud.
