Sambasnews.com (SAMBAS)-Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Sambas, Lerry Kurniawan Figo mengatakan, kebijakan pemerintah pusat yang akan menerapkan penggunaan aplikasi MyPertamina untuk membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi Pertalite dan Solar, akan menyulitkan masyarakat di Kabupaten Sambas.
Lerry Kurniawan Figo berpendapat, kebijakan menggunakan aplikasi MyPertamina untuk membeli BBM subsidi tersebut tidak cocok diterapkan di Kabupaten Sambas karena faktor sosial kultural yang jauh berbeda dengan ibukota.
"Jika kita melihat dari segi sosial kultural saja, ini sudah tidak cocok. Bayangkan saja di daerah kita ini diterapkan kebijakan seperti itu, hanya akan menambah masalah baru. Di Kabupaten Sambas, tidak semua masyarakat punya dan menggunakan smartphone," ujarnya, Senin (4/7/2022).
Legislator Partai Nasdem Kabupaten Sambas tersebut menegaskan, aplikasi MyPertamina lebih cocok jika digunakan wilayah perkotaan. Pernyataan itu bukan tidak beralasan, menurutnya di perkotaan, sebagian besar masyarakat memiliki smartphone dan tidak menghadapi kendala sinyal.
"Sementara kita di Kabupaten Sambas ini adalah wilayah perbatasan, jangankan smartphone untuk menginstal aplikasi MyPertamina, sinyalnya saja belum merata. Listrik juga belum menerangi seluruh wilayah. Makanya saya bilang itu lebih cocok digunakan di perkotaan," katanya.
Figo menyarankan, jika pemerintah masih ngotot dengan kebijakan tersebut, sebaiknya aplikasi MyPertamina hanya digunakan untuk pendataan saja bukan untuk pembelian. Pasalnya, untuk di Kabupaten Sambas, masalah antrean panjang BBM subsidi saja belum terselesaikan.
"Kalau memang tujuannya untuk memperketat pengawasan terhadap penggunaan BBM subsidi, tentu itu sangat baik sekali. Tapi di satu sisi, pemerintah pusat harus memikirkan juga bagaimana sosial kultural di daerah seperti Kabupaten Sambas," ungkapnya.
Anggota dewan dua periode ini meminta pemerintah pusat agar melakukan kajian lebih jauh. Dia tidak ingin kebijakan membeli BBM subsidi dengan aplikasi MyPertamina tersebut dipaksakan, karena harus ada adaptasi atau penyesuaian di setiap daerah.
"Jangan sampai kebijakan itu justru menyulitkan masyarakat, apalagi bagi mereka yang menjadikan BBM subsidi sebagai sumber kegiatan ekonomi mereka seperti kapal perikanan, dan lain-lain," kata Figo.
"Untuk itu kita meminta pemerintah pusat, untuk tidak menjadikan kebiasaan sosial kultural masyarakat di Pulau Jawa sebagai parameter untuk mengambil kebijakan yang seragam dan merata di seluruh Indonesia," tegasnya.