 |
| Muzahar, juru bicara fraksi Persatuan Demokrat DPRD kabupaten Sambas |
Sambasnews.com (SAMBAS)-Juru Bicara Fraksi Persatuan Demokrat, Muzahar menegaskan Pemerintah harus berkomitmen dalam pembenahan aset. Demikian disampaikan oleh Muzahar saat menyampaikan pendapat Fraksi Persatuan Demokrat memberikan Tanggapan terhadap Penyampaian Nota Keuangan Dan Penjelasan Bupati Sambas Atas Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dalam Paripurna DPRD kabupaten Sambas, Senin (12/09/2022).
“Terutama aset daerah yang ada pada dinas pendidikan dan dinas kesehatan pada bukti kepemilikan pemerintah daerah sangat lemah, tidak memiliki dokumen yang memadai jika terjadi suatu sengketa terhadap pihak-pihak yang merasa memiliki karena hak waris,” ujar Muzahar.
Fraksi Persatuan Demokrat juga meminta Pemerintah Daerah disesuaikan atas dana perimbangan/ transfer yang bersumber dari pemerintah pusat yang mengalami pengurangan maupun penyesuaian dana transfer antar daerah baik dalam hal pendapatan, belanja serta pembiayaan.
“Meminta kepada Pemerintah Daerah lebih transparan dalam pengelolaan keuangan daerah, terkait realisasi pendapatan daerah sampai dengan semester I tahun 2022,” tegas Muzahar.
Tanggapan lain dari Fraksi Persatuan Demokrat Dalam penyusunan anggaran, Pemerintah Daerah berkomitmen dengan asas perencanaan, strategis dan program unggulan serta kewajiban dasar pembangunan yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah terpenuhi secara optimal.
“Tidak menganggarkan bantuan-bantuan hibah kepada lembaga yang bukan menjadi tanggung jawab pemerintah daerah dalam skala anggaran yang terhitung besar,” tegasnya lagi.
