 |
| Dialog kebangsaan yang digelar oleh PGK Kalbar, Jumat (18/11/2022). |
Sambasnews.com-Dewan Perwakilan Wilayah (DPW) Perkumpulan Gerakan Kebangsaan (PGK) Kalimantan Barat menggelar Dialog Kebangsaan, di Aula Untan HUB, Universitas Tanjungpura Pontianak, Jumat (18/11/ 2022).
Dialog dengan tema Keterlibatan Generasi Milenial Dalam Meredam Potensi Politik Identitas Pada Pemilu 2024 di Kalimantan Barat.
Menghadirkan Komisioner KPU Kalbar, Mujiyo, Bawaslu Faisal Riza, Kabinda Brigjen Rudy Tranggono, Kesbangpol yang diwakili Ponti Gesang Cahyanto dan Pengamat Politik Universitas Tanjungpura, Dr Jumadi, M.Si.
Ketua DPW PGK Kalimantan Barat M Wawan Gunawan mengatakan, pelaksanaan kegiatan yang digelar untuk mengajak generasi milenial menekan isu Politik Identitas.
"Kita mengajak generasi milenial untuk menekan politik identitas yang kita khawatirkan bisa memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa," ujar M Wawan Gunawan, Jumat.
Isu-isu Politik Identitas ini menurut Wawan, sering kali dijadikan sebagai alat untuk menggaet pemilih. Meski tidak bisa terelakkan kata dia, namun isu-isu ini bisa di redam dengan cara memberikan edukasi kepada masyarakat dan kelompok-kelompok milenial.
"Generasi milenial ini harus kita berikan edukasi yang masif. Salah satunya adalah dengan melaksanakan kegiatan Dialog Kebangsaan agar Milenial Kalbar teredukasi dan bisa mengedukasi untuk tidak larut dalam euforia politik identitas yang bisa memecah belah persatuan bangsa," jelasnya.
Perwakilan Kesbangpol Kalimantan Barat, Ponti Gesang Cahyanto mengatakan Pemilu yang akan dilaksanakan pada 14 Februari 2024 mendatang akan memilih Presiden dan Wakil Presiden.
"Selain itu Juga memilih DPR RI, DPD RI dan DPRD. Dimana Kalbar memiliki 12 perwakilan untuk DPR RI dan 4 untuk DPD RI," ungkapnya.
Dijelaskan dia, pada Pemilu 2024 diperkirakan jumlah pemilih sesuai data September 2022 kemarin. Kalbar diperkirakan memiliki 3,7 juta pemilih.
Karena waktu yang sudah sangat dekat ini kata dia, dirinya berterimakasih kepada PGK Kalbar yang sudah membantu memberikan edukasi kepada masyarakat terkait dengan urgensi Politik Identitas agar tidak menjurus pada perpecahan di tengah masyarakat.
"Lalu untuk isu-isu terupdate menjelang pemilu 2024. Diantaranya adalah ancaman radikalisme dan ideologi, ancaman stabilitas politik seperti sara dan politik uang, ujaran kebencian, politisasi agama dan kondisi ekonomi," tutupnya.
Senada dengan Kesbangpol, Anggota KPU Kalimantan Barat Mujiyo mengatakan, kalau saat ini mereka sedang menyelesaikan proses verifikasi Partai Politik untuk pemilu 2024. Karenanya, edukasi kepada masyarakat dan sosialisasi mesti masif dilakukan.
"Saat ini tahapan pemilu di KPU sedang melakukan verifikasi untuk kelengkapan berkas parpol dan nanti pada 14 Desember akan kita tetapkan partai mana saja yang berhak ikut pemilu 2024. Dan sekarang masih berlangsung dan tidak ada kendala," tegasnya.
"Kami berharap kita semua yang hadir sudah terdaftar sebagai pemilih dan bisa ikut serta menyukseskan Pemilu 2024," sambung Mujiyo.
Komisioner Bawaslu Kalimantan Barat, Faisal Riza mengatakan kalau demokrasi Indonesia saat ini masih dirasakan stabil.
"Indonesia masih menjadi negara demokrasi prosedural yang dianggap stabil," katanya.
Namun demikian, bukan berarti tanpa tantangan. Faisal Riza mengemukakan, era digitalisasi saat ini menjadi satu diantara ancaman yang rawan menyebabkan konflik. Hal itu karena maraknya penyebaran berita bohong dan rendahnya literasi media ditengah-tengah masyarakat digital.
"Tantangan dalam pengawasan pemilu juga terjadi dari sisi revolusi digital yang hari ini terjadi. Karena masih rawan akan terjadi penyebaran ujaran kebencian," tutupnya.
