Sambasnews.com-Wakil Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Sambas, Erwin Johana SH dihadapan Komisi IV, mengatakan sektor perkebunan di Kabupaten Sambas, masih banyak perusahaan perkebunan sawit yang belum selesai mengurus HGU.
Hal tersebut dikatakan oleh Erwin dihadapan komisi IV DPR RI, saat komisi II melakukan konsultasi di DPR RI kemarin.
"Kami di DPRD akan mendorong Pemda agar mengawal proses Perusahaan untuk segera menguruskan HGUnya, karena ini terkait peningkatan PAD Kabupaten Sambas. Kita juga mendapat dukungan dari Komisi IV DPR RI," ujar Erwin, Rabu.
Disektor Pertanian, Erwin mengemukakan pada konsultasi ke Komisi IV, masih banyak petani yang belum mendapatkan kartu tani dan yang belum terdaftar di e-alokasi. Untuk itu ia berharap, Komisi IV juga mendorong pemerintah khususnya kementerian pertanian untuk tidak memberlakukan kartu tani terlebih dahulu, mengingat hal tersebut diatas.
"Kita berharap, penerapan kartu tani belum diterapkan, termasuk dengan Permentan nomor 10 tahun 2022 dimana untuk pupuk bersubsidi, tidak bisa mengakomodir untuk jenis tanaman jeruk, sedangkan jeruk, menjadi komoditi unggulan khas daerah kita juga," kata Erwin.
Legislator PKB ini juga menyampaikan secara detil keluhan tentang nelayan. Sesuai dengan UU nomor 7 tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya dan Petambak Garam, dipaparkan Erwin maka diperlukan perhatian Kementerian Kelautan dan Perikanan diantaranya Asuransi nelayan dan pembudidaya, Alat keselamatan jiwa nelayan, Tambahan Kuota BBM bersubsidi bagi nelayan dan pembudidaya, Sertifikat tanah nelayan dan pembudidaya hingga Penyediaan Sarana Prasarana nelayan dan pembudidaya.
"Termasuk Rehabilitasi tambak tradisional, Pemanfaatan DAS sebagai sumber daya ketahanan pangan. Masyarakat kita juga menyambut baik program GEMARIKAN dalam rangka mendukung pencegahan stunting di Kabupaten Sambas," terang Erwin.
