 |
| Konsultasi Komisi I DPRD Sambas ke BPPD Kalbar, Jum'at (19/4/2024). |
Sambas - Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Sambas Lerry Kurniawan Figo mengatakan, telah melakukan konsultasi ke Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD) Provinsi Kalimantan Barat, Jumat (19/4/2024).
"Konsultasi tersebut, dalam rangka silaturahmi memperoleh informasi saran dan masukan mengenai wacana pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Pengelola Perbatasan Daerah," ujar Lerry Kurniawan Figo, Sabtu (20/4/2024).
Sebagai daerah yang memiliki jalur atau akses perbatasan dengan negara tetangga kata Figo, dengan kompleksitas situasi perbatasan negara, sudah seharusnya Kabupaten Sambas memiliki unit kerja khusus yang menangani perbatasan dimaksud.
"Kompleksitas permasalahan yang ada dititik perbatasan juga akan semakin dinamis. Dan Pemerintah Daerah yang berinteraksi langsung dengan kondisi di lapangan. Sehingga dinilai yang lebih memahami, apa yang perlu dan diperlukan bagi kemajuan pengelolaan perbatasan adalah organisasi yang mengelola perbatasan tersebut," katanya.
“Kita akui dan ucapkan terima kasih kepada Presiden RI Bapak Joko Widodo, telah membangun Gedung PLBN Aruk yang megah. Akses pelintasan resmi juga sudah lama diberlakukan dan BNPP juga dinilai sudah hadir dalam pengembangan perbatasan. Namun akan lebih optimal lagi, jika kita selaku daerah, memiliki unsur birokrasi yang khusus dalam merumuskan kebijakan maupun program kegiatan yang diperlukan dalam memajukan perbatasan kita,” papar Ketua Fraksi Partai Nasdem DPRD Kabupaten Sambas tersebut.
