 |
| Raker komisi II dan Organisasi perangkat daerah terkait permasalahan lahan di Sambas |
Sambasnews.com, (SAMBAS)-Komisi II DPRD kabupaten Sambas, Rabu, menggelar Rapat Kerja (Raker) bersama organisasi perangkat daerah (OPD) Sambas. Raker menindaklanjuti terkait sengketa lahan antara kelompok tani sekapur sirih desa Sijang kecamatan Galing dengan perusahaan kelapa sawit PT kaliau mas perkasa. Juga permasalahan-permasalahan lahan usaha yang sampai saat ini masih belum terealisasi yang terjadi di pemukiman transmigrasi SP 1 Sabung kecamatan Subah.
Rapat Kerja yang dipimpin oleh wakil ketua DPRD Ferdinan Syolihin, juga dihadiri oleh ketua komisi II Ahmad Hapsak Setiawan, Anggota DPRD, Erwin Johana, dan Melani Astuti. Kadis Nakertrans, Asisten II Setda Sambas, juga sejumlah instansi terkait seperti Dinsos pmd, Satpol-PP dan lainnya.
Ketua komisi II DPRD Sambas, Ahmad Hapsak Setiawan mengatakan jika Raker yang digelar dalam upaya mengumpulkan informasi sejumlah masalah yang dihadapi masyarakat.
Hapsak juga menyoroti patok batas Desa di Kabupaten Sambas.
"Jadi hari ini kita rapat kerja dengan instansi terkait dulu, baru nanti laksanakan dengan masyarakat. Karena kita ingin menghimpun permasalahan terlebih dahulu dari sisi Pemerintahan," ujar Hapsak Rabu.
Dijelaskan Hapsak, pada kegiatan tersebut Pertama membahas, sengketa lahan antara kelompok tani sekapur sirih Desa Sijang, Kecamatan Galing dengan perusahaan kelapa sawit PT Kaliau Mas Perkasa (KMP).
"Kemudian membahas permasalahan lahan yang sampai dengan saat ini, masih belum terealisasi yang jadi permukiman transmigrasi SP-1 Sabung kecamatan Subah," katanya.
Oleh karenanya, pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan OPD, DPRD Kabupaten Sambas ingin mendengar duduk permasalahannya, menghimpun data dan juga mencari informasi terkait permasalahan lahan di Sambas.
"Jadi dalam raker kita ingin menghimpun permasalahan, dan kemudian merumuskan solusi dari permasalahan yang ada," ungkapnya.
Dikemukakan Hapsak, memang masalah tentang tapal batas Desa masih menjadi masalah utama yang harus di selesaikan.
"Jadi untuk masalah itu harus ada forum khusus untuk membahasnya, karena banyak tapal batas kita yang belum selesai," kata Hapsak. (Gindra)
