 |
| Audiensi Bupati Sambas H Satono bersama pihak BBPOM Pontianak |
Sambasnews.com (SAMBAS)-Bupati Sambas, H Satono, menerima audiensi dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) Pontianak terkait tiga program nasional, terdiri atas keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah, Desa Pangan Aman dan Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas, di ruang rapat Bupati, Rabu (6/4/2022).
Bupati dalam audiensi tersebut didampingi oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sambas, dr Fatah Maryunani, PLT Kepala Dinas Kumindag, Rachmad Robbi, dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sambas, Sabhan.
Satono menyambut baik tiga program nasional yang digalakkan oleh BBPOM tersebut, apalagi saat ini aktivitas pasar sedang meningkat karena Bulan Suci Ramadan.
"Keamanan jajanan anak sekolah harus dijamin oleh penyelenggara pendidikan. Keamanan jajanan anak di sekolah adalah masalah penting yang harus mendapat perhatian semua pihak. Terutama sekolah itu sendiri sebagai penyelenggara pendidikan. Kantin-kantin sekolah harus menjual jajanan yang sehat dan bebas dari bahan berbahaya," ujar Satono, Rabu.
Bupati lebih lanjut mengatakan, untuk mewujudkan dan menjamin keamanan jajanan di sekolah perlu upaya konkrit dari banyak pihak. Karenanya dia menilai, program yang menjamin keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah oleh BBPOM tersebut sangat baik.
Bupati Satono menyebutkan, Desa Pangan Aman merupakan upaya BBPOM dalam meningkatan kemandirian masyarakat, guna memberikan jaminan pemenuhan kebutuhan pangan yang aman serta mendukung gerakan pemerintah dalam pencegahan stunting.
"Program Desa Pangan Aman dari BBPOM ini sangat cocok dengan masalah yang sedang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Sambas saat ini yakni tingginya angka stunting. Tidak kita pungkiri, keamanan pangan yang dikonsumsi masyarakat adalah faktor yang memengaruhi stunting," sebutnya.
Bupati Satono menambahkan, program Pasar Aman adalah pasar percontohan yang diintervensi oleh BBPOM guna menjamin keamanan barang dan pangan yang diperjualbelikan di pasaran. "Jangan sampai barang dan pangan tersebut, tidak memiliki ijin edar atau bahkan mengandung dzat berbahaya bagi kesehatan," kata Satono.
"Itulah kenapa, pengawasan secara periodik yang dilakukan BBPOM terhadap pangan yang beredar di pasaran sangat penting. Pangan yang mengandung bahan berbahaya tidak akan diberikan ijin edar," tutup Bupati.
