 |
| H Asmuli menyerahkan naskah pandangan fraksi Gerindra kepada Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sambas Sehan A Rahman, Rabu (18/10/2023). |
Sambas - Fraksi Gerindra DPRD Kabupaten Sambas mempertanyakan penurunan pendapatan dalam APBD tahun 2024, hal tersebut disampaikan oleh Fraksi Gerindra DPRD Kabupaten Sambas melalui juru bicaranya, H Asmuli, dalam menyampaikan pandangan umum fraksi atas Raperda APBD Kabupaten Sambas tahun 2024.
"Berdasarkan sambutan Bupati Sambas pada 16 Oktober 2023 lalu, pendapatan daerah Kabupaten Sambas ditargetkan sebesar Rp 1,36 triliun dengan rincian pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp164,24 milyar. Pendapatan transfer sebesar Rp 1,19 trilyun," ujar H Asmuli membacakan pandangan Fraksi Gerindra, Rabu (18/10/2023).
Disampaikan, dibandingkan dengan APBD tahun anggaran 2023, proyeksi pendapatan mengalami penurunan dari Rp 1,75 triliyun menjadi Rp 1,36 triliyun.
"Dari pendapatan tersebut penurunan terjadi dari sektor pendapatan transfer, yang sebelumnya Rp 1,57 triliyun menjadi Rp 1,19 triliyun dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp 35,62 milyar menjadi Rp 0.," ungkap Asmuli.
"Dari proyeksi pendapatan yang mengalami penurunan yang sangat signifikan ini, tentu menjadi pertanyaan besar bagi kita semua. Apa yang menjadi faktor penyebab dari proyeksi rancangan alokasi pendapatan dan belanja daerah daerah tahun 2024 tersebut," tanya Fraksi Gerindra melalui juru bicaranya H Asmuli.
Asmuli menegaskan, tentu hal ini pasti akan berpengaruh terhadap penyusunan kegiatan-kegiatan pembangunan yang berdampak langsung kepada masyarakat secara luas.
"Dan hal ini menjadi perhatian kita bersama dalam mengatur bagaimana belanja, yang nantinya harus benar-benar mengacu kepada skala prioritas pembangunan yang berdampak langsung kepada masyarakat," papar H Asmuli.
Untuk menghadapi anggaran tahun 2024 dengan kondisi stabilitas politik dan ekonomi yang sedang terjadi, lanjut H Asmuli, khususnya di dunia yang pasti akan berimbas kepada Indonesia termasuk Kabupaten Sambas.
"Maka kita harus benar-benar dapat memperhatikan kebijakan-kebijakan anggaran yang dapat mempengaruhi kehidupan masyarakat kita tentunya. Salah satunya adalah terjadinya krisis pangan. Dan kita di untungkan dengan tidak terjadi krisis pangan di daerah kita," kata Asmuli.
Sektor pertanian sebut Asmuli, untuk tahun 2024 kedepan harus menjadi perhatian yang serius.
"Dan kita bersyukur untuk sektor pertanian kita telah menyusun dan akan menetapkan rancangan Perda tentang perlindungan dan pemberdayaan petani. Harapan kita, tentunya lahirnya Perda tersebut dapat benar-benar terimplementasikan dengan baik di tahun 2024 dalam rangka kita menghadapi krisis pangan yang terjadi," katanya.
