 |
| Urai Farida, anggota DPRD Kabupaten Sambas |
Sambas - Juru bicara Fraksi Partai GOLKAR DPRD Kabupaten Sambas, Urai Farida mengatakan, Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sangat strategis kedudukannya dalam proses pengelolaan keuangan daerah. Demikian disampaikan oleh Urai Farida pada Paripurna Pemandangan Umum DPRD Sambas dalam membahas Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023 di Ruang Sidang Utama DPRD Kabupaten Sambas, belum lama ini.
"Pertanggungjawaban itu sebagai sarana untuk mengevaluasi APBD secara menyeluruh. Baik terhadap pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah. Hasil dari evaluasi tersebut akan menjadi input untuk penyusunan APBD tahunu berikutnya,” ujar Urai Farida.
Fraksi Golkar katanya mengharapkan laporan keuangan yang disajikan pemda menampilkan laporan keuangan yang dapat dipercaya, akurat, dan komprehensif.
“Informasi yang disampaikan memungkinkan kita dapat menilai akuntabilitas pengelolaan seluruh sumber daya entitas serta penyebaran sumber daya, menilai kinerja, posisi keuangan sampai arus kas suatu entitas yang efektif efisien dan memenuhi harapan rakyat Kabupaten Sambas,” jelas Urai Farida.
Secara garis besar lanjutnya, realisasi APBD tahun anggaran 2023 cukup baik.
"Hanya saja, fraksi kami menyarankan agar tetap memperhatikan aspek efektifitas kinerja penggunaan anggaran yang harus semakin ditingkatkan," katanya.
“Kami mengapresiasi atas capaian WTP pemda, tetap kami juga mengharapkan agar pemda tetap memberikan hasil pada kemajuan dan keberhasilan program-program inovasi pemda yang memberikan pengaruh langsung terhadap semakin terpenuhinya harapan masyarakat dalam merasakan nilai tambah dari pembangunan itu sendiri,” sambung Urai Farida.
Fraksi Partai Golkar dalam kesempatan tersebut mengingatkan beberapa hal, diantaranya mendorong Pemda pada peningkatan pendapatan asli daerah hingga realisasi serapan anggaran yang optimal.
“Fraksi Partai Golkar terus mengingatkan dan mendorong bahwa kebijakan belanja daerah baik perencanaan belanja daerah diutamakan untuk belanja program urusan pemerintahan daerah dalam rangka mewujudkan prioritas pembangunan daerah. Seperti pemulihan ekonomi daerah,” kata Urai Farida.
Seperti contoh sebut Urai Farida, pemulihan ekonomi daerah seperti pemanfaatan sumber daya alam berwawasan lingkungan, pemberdayaan ekonomi masyarakat, peningkatan iklim investasi, peningkatan kesempatan dan perluasan lapangan pekerjaan serta upaya pengurangan angka kemiskinan.
“Kita juga berharap Pemda memberi perhatian pada prioritas pemantapan kualitas hidup masyarakat pembangunan SDM berkualitas berdaya saing, pembangunan infrastruktur dasar maupun aksesibilitas wilayah yang mendukung pemulihan ekonomi dan pelayanan terhadap masyarakat,” kata Urai Farida.
“Kami dari Fraksi Partai Golkar terus mendorong eksistensi pemerintah daerah membangun konsistensi melakukan pembenahan dan penataan dalam pengelolaan keuangan daerah, sehingga pemerintah daerah dapat memberikan suatu regulasi yang tepat nantinya,” katanya.
