 |
| Gubernur Kalbar Sutarmidji |
Sambas
Sekretaris Kelompok Tani dan Nelayan Andalan (KTNA) Kabupaten Sambas, Syahrial meminta kepada Pemerintah Provinsi agar bisa mengintervensi harga sejumlah komoditas hasil pertanian yang diandalkan petani untuk menyambung hidup.
Permintaan tersebut disampaikan oleh petani asal Jawai ini, dalam kesempatan tanya jawab bersama Gubernur Kalimantan Barat dalam rangka kegiatan Peda Kalbar di kabupaten Sambas. Syahrial mempertanyakan bagaimana cara Pemerintah Kabupaten Sambas dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat agar bisa memberi stabilitas harga untuk komoditas seperti Karet, kelapa, kelapa sawit, dan hasil pertanian yang lainnya.
"Harga-harga komoditas seperti karet, kelapa dan kelapa sawit saat ini masih dalam keadaan turun. Bagaimana cara Pemerintah Daerah dan Provinsi memberikan stabilitas terhadap harga komoditas seperti Gabah, Karet, Kelapa Sawit ataupun yang lainnya," ujar Syahrial, Minggu (4/8).
Dikemukakan jika upaya pemerintah menjadi penting, untuk menjaga stabilitas harga dan pendapatan petani di Kalimantan Barat.
Dirinya juga turut menyampaikan jika kedepan agar program dan kegiatan dari pada KTNA bisa di akomodir oleh pemerintah daerah, sehingga semuanya bisa berpartisipasi dalam kegiatan tersebut.
Permintaan juga disampaikan oleh , ketua KTNA Kapuas Hulu, dalam hal agar Gubernur Kalimantan Barat bisa melindungi petani keratom yang banyak terdapat di kabupaten Kapuas Hulu.
"Harapan kami Gubernur bisa mengeluarkan Perda, atau Pergub untuk melindungi petani keratom," pintanya.
Keratom saat ini menurutnya, adalah salah satu produk pertanian yang di unggulkan oleh masyarakat Kapuas Hulu setelah harga Karet turun drastis.
Oleh karenanya, ia berharap pemerintah provinsi bisa menyiapkan aturan untuk melindungi masyarakat dan petani keratom.
"Lantaran saat kami merasa resah disebabkan tanaman keratom di anggap sebagai salah satu tanaman yang di larang oleh pemerintah ," tegasnya.
Menanggapi permintaan agar pemerintah mengintervensi harga hasil pertanian, Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmidji mengatakan, kedepan untuk menjaga harga-harga komoditas ia sudah meminta agar di galakkan program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di semua Kabupaten-kota di Kalimantan Barat.
Menurut Gubernur, dengan hadirnya BUMDes nanti Desa bisa membeli dan kemudian menjual Komoditas unggulan yang di miliki masing-masing petani di wilayahnya.
"Hasil Pertanian itu kita harapkan bisa di beli oleh BUMDes. Untuk itu, kita mendorong kedepan agar BUMDes bisa di galakkan," ujar Gubernur , Minggu (4/8) dalam kegiatan pencanangan BBRGM XVI, HKG PKK ke 47, HKP ke 47, HPS ke 39, Harganas XXVI, Pekan Daerah KTNA XI, Pencanangan PKK KB KES tingkat Provinsi Kalbar 2019.
Sedangkan, atas permintaan KTNA Kabupaten Kapuas Hulu yang menyampaikan masalah Keratom kepada Gubernur.
Ia menjelaskan, jika Keratom sudah di bahas oleh Kementerian Kesehatan RI (Kemenkes) bersama dengan Komisi X DPR RI.
Oleh karenanya ia katakan saat ini Pemprov menunggu hasil dari pertemuan dan pembahasan dari Kementerian tersebut.
Namun demikian, berdasarkan apa yang ia dengar bahwa kedepan Keratom di minta untuk di ganti dengan tanaman lainnya.
"Ini yang saya dengar dari orang Kementerian, jangan nanti di salah artikan. Sekali lagi ini yang saya
dengar dari kementerian, kedepan akan di berikan waktu dua sampai tiga tahun untuk mengalihkan tanaman keratom ke tanaman lainnya," katanya. (Gindra)
