 |
| Supni Alatas juru bicara fraksi partai Golkar DPRD kabupaten Sambas |
Sambasnews.com (SAMBAS)-Pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran tahun 2022 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2021-2026 memasuki tahapan Pemandangan Umum dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sambas. Delapan Fraksi di DPRD menyatakan Pemandangan Umumnya atas 2 Raperda yang disampaikan Pemerintah Daerah Kab Sambas kepada DPRD Kabupaten Sambas.
Delapan Fraksi diantaranya Fraksi Gerindra, H Asmuli, Fraksi PDI Perjuangan Melani Astuti, Fraksi Nasional Demokrat, Sumardi, Fraksi PKS, Winardi, Fraksi PAN H Badri Kodri, Fraksi PKB Yudha Alwin S Ked, Fraksi Persatuan Demokrat Muzahar dan Fraksi Golkar Supni Alatas.
Paripurna dipimpin langsung Ketua DPRD, H Abu Bakar SPd I, didampingi Wakil Ketua I Ferdinan Syolihin SE dan Wakil Ketua III Suriadi. Dari Eksekutif, hadir Wakil Bupati Sambas, Fahrur Rofi SIP MH Sc, Sekda Kabupaten Sambas, Ir H Ferry Madagaskar MSi dan para asisten, Staf Ahli Bupati Sambas dan Pejabat Eselon II dan III Pemda Kabupaten Sambas.
Dalam penyampaian pemandangan umum fraksi, masing-masing juru bicara menegaskan masukan, kritik hingga saran terkait APBD Tahun Anggaran 2022 dan RPJMD Kabupaten Sambas 2021-2026. Dikatakan Ketua DPRD Kabupaten Sambas hal tersebut merupakan hal yang lumrah.
“Momentum Pemandangan Umum dimanfaatkan setiap fraksi menyampaikan kritikan, masukan maupun saran mengenai materi yang dibahas. Hal ini penting, dalam penyempurnaan produk hukum yang akan diterbitkan nantinya,” kata Ketua DPRD, H Abu Bakar, Senin.
Supni Alatas, juru bicara Fraksi Partai Golkar menegaskan beberapa hal penting dalam Pemandangan Umum Fraksinya. Supni mempertanyakan keseriusan Pemerintah Daerah dalam penyajian data.
“Terjadi perbedaan yang signifikan antara data yang dimiliki daerah dengan BPS, karena data yang valid sangat penting untuk kita menyusun perencanaan termasuk dalam APBD maupun RPJMD,” tutur Supni, Senin.
Selain itu, Supni Alatas minta tidak terjadi Ego Sektoral dalam pengelolaan pembangunan. Dia mengkhawatirkan jika program dan kegiatan yang disusun dalam perencanaan pembangunan tidak menyentuh langsung rakyat atau masyarakat.
“Kita berharap, stake holder terutama OPD-OPD yang ada tidak ego sektoral dalam melakukan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Harusnya saling sinergi, kita contohkan misalnya, ketika direncanakan pembangunan Rumah Sakit Pratama, harusnya, Dinas terkait juga segera melakukan perencanaan pembangunan jalan hingga PJUnya,” kata Supni Alatas.
Hal lain yang ditegaskan Legislator Partai Golkar ini, terkait masih minimnya sarana prasarana yang mendukung sekolah dipinggiran daerah, baik akses jalan maupun fasilitas pendidikan. Supni juga berharap, kedepannya, Pemkab sudah melakukan managemen data berbasis IT.
“Ada pepatah mengatakan, jika salah dalam penyajian data, sama saja kita merencanakan kegagalan,” ucap Supni.
