 |
| Amirudin, Sekretaris HNSI Kabupaten Sambas |
Sambas - Sekretaris DPC Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kabupaten Sambas, Amirudin, mengatakan persoalan BBM nelayan bukan hanya soal keberadaan SPBUN. Masalah utama yang dihadapi nelayan adalah keterbatasan dan ketidakjelasan kuota BBM subsidi yang benar-benar diperuntukkan bagi nelayan aktif.
"Kondisi di lapangan masih banyak nelayan kesulitan mendapatkan solar subsidi secara langsung. Bahkan, tidak sedikit nelayan terpaksa membeli BBM dari para pengantri di SPBU dengan harga lebih mahal dari harga resmi pemerintah," ujar Amirudin, Minggu (24/05/2026).
Situasi tersebut katanya, sangat memberatkan nelayan kecil. Karena, biaya operasional melaut tinggi, sementara hasil tangkapan ikan tidak selalu stabil.
"Akibatnya, pendapatan yang diperoleh sering kali hanya cukup untuk menutupi modal melaut, tanpa memberikan keuntungan layak bagi kebutuhan keluarga," katanya.
“Nelayan sangat bergantung pada BBM untuk mencari nafkah. Tetapi ketika distribusi subsidi tidak tepat sasaran, nelayan kecil justru menjadi pihak yang paling terdampak,” kata Amirudin.
HNSI Sambas kata Amirudin mendorong pemerintah menghadirkan solusi yang lebih konkret. Tidak hanya dengan menambah kuota BBM subsidi, tetapi juga membangun sistem distribusi yang lebih modern, transparan, dan berbasis data digital nelayan aktif.
"Dengan sistem digital, penyaluran BBM subsidi diharapkan lebih tepat sasaran dan mudah diawasi. Nelayan yang benar-benar aktif melaut dapat terdata dengan baik, sehingga bantuan dan akses subsidi tidak salah arah," kata Amir sapaan akrab Amirudin.
