 |
| Ramzi, ketua fraksi PAN DPRD Sambas |
Sambasnews.com (SAMBAS)-Ketua fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD kabupaten
Sambas, Ramzi mengaku kecewa terhadap penanganan penyebaran virus Covid-19
dikabupaten Sambas.
Ia mengungkapkan jika penanganan yang dilakukan hanya
sekedar himbauan demi himbauan, tanpa adanya bentuk nyata dari pemerintah
daerah.
Untuk itu dirinya meminta pemerintah kabupaten Sambas,
melalui instansi terkait agar segera melakukan langkah antisipasi penyebaran
virus Covid-19 dikabupaten Sambas.
"Saya minta kepada pemerintah kabupaten Sambas, lakukan
aksi yang benar-benar bisa menangkal penyebaran virus korona dikabupaten
Sambas. Karena saya lihat, apa yang dilakukan sebatas himbauan," ujarnya,
Jumat.
Dikemukakan Ramzi, jika dirinya belum melihat langkah yang
dilakukan Pemkab Sambas selain melakukan himbauan.
"Saya sarankan kepada pemerintah kabupaten, untuk
menyediakan sarana pencegahan penyebaran virus Covid19 untuk masyarakat,"
tegas Ramzi.
Sarana tersebut lanjutnya, mulai dari masker, hand
sanitizer, serta sarana yang lainya.
"Saya tegaskan sarana tersebut harus dipastikan
tersedia dan mudah didapatkan oleh masyarakat, karena sejak beberapa waktu
terakhir ini sarana tersebut sulit didapat oleh masyarakat dan menjadi barang
yang langka," katanya.
Bila perlu lanjutnya, ditempat keramaian seperti di toko dan
super market atau tempat pusat perbelanjaan yang lainnya disediakan sabun
pencuci tangan atau hand sanitizer.
"Dan meminta kepada perusahaan yang mencari keuntungan
di kabupaten Sambas, untuk peduli dan besinergi dengan pemerindah daerah dalam
menyikapi penyebaran virus covid 19 ini," kata Ramzi.
Ramzi meminta agar pemerintah daerah menggunakan anggaran
yang ada, guna membendung penyebaran virus Covid-19 dikabupaten Sambas.
"Kita ada Badan penanggulangan bencana daerah (BPBD),
itu yang harus dioptimalkan. Lantaran penyebaran tersebut juga merupakan bagian
dari bencana," katanya.
"Terus lakukan penyemprotan oleh pemerintah daerah
ditempat umum, kita ada dana tanggap darurat Rp 1 miliar gunakan itu untuk
salah satunya pembagian masker secara gratis. Jangan alasan masker susah
didapat, tapi harus dicari bagaimana mendapatkannya," lanjut Ramzi.
Kembali dikemukakan oleh Ramzi, terkait penutupan PLBN Aruk.
Harus betul-betul menjadi perhatian pemerintah daerah, lantaran terdapat
sejumlah jalur tidak resmi yang digunakan oleh pelintas batas.
"Satu hal lagi yang harus jadi perhatian pemerintah,
dengan ditutupnya border tentu akan ada yang keluar masuk melalui jalur yang
tidak resmi.
Nah ini yang akan menimbulkan masalah yang baru, karena
mereka masuk dan keluar tanpa ada pengecekan kesehatan," jelasnya.
Ramzi juga turut menyoroti penanganan terhadap pasien dalam
pengawasan (PDP) asal kabupaten Sambas, yang sedang dirawat di rumah sakit
Sudarso kota Pontianak. Dalam hal ini menurutnya, terdapat PDP yang kurang
diperhatikan oleh pemerintah daerah.
"Bahkan anak dari PDP tersebut ingin membawa orang
tuanya pulang akibat keterbatasan biaya, namun niat tersebut tidak jadi
dilakukan karena langsung ditangani oleh pihak dari pemerintah provinsi
Kalimantan barat. Hal ini juga yang membuat saya kecewa terhadap pemerintah
daerah, untuk sekali saya minta agar pemerintah daerah melakukan aksi
nyata," tegas Ramzi.
