Anggota DPRD Sambas ke Pemprov Kalbar, Konsultasi Masalah Tunjangan Kades, Infrastruktur Jalan Hingga Peningkatan Akses Pelayanan Kesehatan bagi Ibu Hamil

Editor: Redaksi

 

Konsultasi anggota DPRD kabupaten Sambas di Dinas Pemberdayaan masyarakat dan desa Provinsi Kalbar 

Sambasnews.com (PONTIANAK)-Anggota DPRD kabupaten Sambas yang tergabung dalam masing-masing Komisi melakukan Konsultasi ke Pemerintah provinsi Kalbar, dalam menyikapi issu strategis kondisi sosial terkini ditengah-tengah masyarakat, Kamis (21/07/2022). 

Komisi-komisi DPRD Kabupaten Sambas sepakat melakukan Konsultasi ke beberapa Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan, diantaranya Komisi I ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Komisi II ke Dinas Kelautan dan Perikanan, Komisi III ke Balai Pelaksana Jalan Nasional Kalimantan Barat dan Komisi IV ke Dinas Kesehatan Provinsi Kalbar. 

Sekretaris DPRD Kabupaten Sambas, Tatik Muryati SH, mengemukakan, maksud dan tujuan konsultasi Komisi I DPRD Kabupaten Sambas melakukan konsultasi ke Dinas PMD Kalbar dalam rangka memperoleh masukan dan saran mengenai informasi Penghentian Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD. 

"Komisi II melakukan konsultasi ke Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat dalam rangka menyikapi keluhan yang terjadi ditengah-tengah masyarakat terkait kelangkaan Bahan Bakar Minyak jenis Solar terutama untuk para nelayan," ungkap Sekwan, Jumat. 

Sedangkan Komisi III yang membidangi Pembangunan dikemukakan Tatik Muryati, melakukan Konsultasi ke Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah Kalimantan Barat. 

"Komisi III berkonsultasi mengenai beberapa isu strategis terkait Infrastruktur Jalan di Kabupaten Sambas," kata Sekwan. 

"Komisi IV berkonsultasi dengan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat dalam rangka memperoleh masukan dan saran mengenai informasi terkini Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2022 tentang Peningkatan Akses Pelayanan Kesehatan bagi Ibu Hamil, Bersalin, Nifas dan Bayi Baru Lahir melalui program jaminan persalinan," sambung Sekwan. 

Ditegaskan Tatik Muryati, konsultasi yang dilakukan DPRD dalam rangka implementasi tanggung jawab mereka terhadap tugas dan fungsi sebagai wakil rakyat memberikan kepedulian terhadap persoalan ditengah-tengah masyarakat. 

"Dari hasil konsultasi tersebut, DPRD mendapatkan pengayaan data dan informasi yang dapat dipergunakan untuk merumuskan kebijakan sesuai tugas dan fungsi Legislatif mereka," tutup Sekwan.

Share:
Komentar

Berita Terkini