 |
| Atbah Romin Suhaili |
Sambasnews.com, (SAMBAS)- Bupati Sambas Atbah Romin Suhaili mengatakan, adanya rencana pembangunan rumah sakit perbatasan yang akan didorong oleh anggota komisi IX DPR RI H Alifudin. Pemda dalam hal ini siap untuk menyiapkan lahan guna pembangunan Rumah Sakit Perbatasan tersebut.
Pemkab dan dirinya menurut Bupati sangat senang atas kedatangan anggota DPR RI, H Alifudin di Sambas.
"Kehadiran bang Alifudin di Sambas akan optimal membantu Sambas. Apalagi terkait dengan hadirnya beliau sebagai pengawas wilayah perbatasan, Sambas tentu ini semakin menarik karena banyak sekali kementerian-kementerian terkait yang berkaitan dengan penanganan nasional terkait dengan perbatasan," ujar Bupati, Kamis.
Artinya apa sebut Atbah, selain agenda-agenda perbatasan dari BNPP juga ada agenda agenda yang berasal dari kementerian-kementerian yang sumbernya adalah dari anggaran APBN.
Pada kesempatan itu kata Atbah, pihaknya juga akan menyiapkan lahan untuk pembangunan Rumah Sakit Perbatasan.
"Yang sangat menyenangkan apalagi tadi secara spesifik disebut tentang Rumah Sakit Perbatasan. Soal tanah kami sudah sediakan, intinya bagaimana rumah sakit di bangun. Dan jangan sampai orang Kalimantan Barat, orang Sambas itu berobat ke sana," ungkapnya.
Artinya apa sebut Atbah, minimal fasilitas lebih baik dari sana atau sama dengan yang disana, juga dengan dokter-dokter lebih baik dari sana atau sama.
"Insyallah ini adalah buat kita kabar gembira dan energi baru untuk mempercepat pembangunan di wilayah perbatasan," jelasnya.
Lahan untuk rumah sakit perbatasan itu kata Atbah bisa di beberapa daerah. Salah satunya adalah Galing dan Sajingan Besar.
"Misalnya Galing juga ada, kemudian termasuk wilayah Sajingan Besar juga ada. Dan tentu kita akan berkoordinasi dengan Kementerian terkait agar di dapatkan dimana posisi yang paling strategis juga karena bang Alif di komisi 9 ini adalah menangani secara spesifik tentang perbatasan," tuturnya.
Kepada anggota DPR RI, Bupati Sambas Atbah Romin Suhaili menyampaikan beberapa permasalahan di Kabupaten Sambas khususnya di daerah perbatasan.
Salah satunya adalah masalah sinyal untuk daerah perbatasan, karenanya ia meminta agar masalah sinyal di perbatasan bisa di perhatikan pemerintah pusat.
"Masalah sinyal di perbatasan harus optimal, karena harga diri bangsa yaitu NKRI harga mati di bawah dan di atas. Jangan sampai di bawah NKRI di atas enggak tahu kita," katanya.
"Harga-harga kebutuhan pokok saya sampaikan tadi harusnya Jawa dan perbatasan Kalimantan sama harganya nggak boleh beda jangan sampai jauh harga 50 di perbatasan jadi 100. Karena apa mungkin biaya angkut sebagainya ya, tapi bagaimana negara memperhatikan ini sehingga antara wilayah Indonesia dengan wilayah sebelah paling tidak sama rata," terang Atbah.
Masalah listrik di daerah-daerah perbatasan kata Bupati juga harus menjadi perhatian pemerintah.
"Listrik juga kami minta menjadi perhatian, lantaran masih terdapat pemukiman wilayah perbatasan yang belum teraliri listrik," ungkap Bupati. (Gindra)
